Konflik-konflik Akibat Pelaksanaan Land Reform
Sejak diberlakukannya UUPA dan UUPBH, konflik-konflik yang terjadi secara hukum memperoleh legitimasi. Bentuk-bentuk konflik yang timbul pada masa dilaksanakannya land reform diantaranya sebagai berikut :
a. Pendudukan tanah-tanah perkebunan
b. Proses pengambilan kembali tanah-tanah obyek land reform
Contoh. Di Jawa Tengah. Beberapa bentuk dan penyebab konflik yang teridentifikasi diantaranya :
- Sengketa yang berkaitan dengan tanah kelebihan
- Sengketa yang berkaitan dengan penguasaan tanah absentee
- Sengketa yang berkaitan dengan keputusan Menteri Agraria mengenai penunjukan pemilik baru yang dianggap tidak tepat
- Sengketa yang berkaitan dengan tanah Negara
- Sengketa yang berkaitan dengan penduduk tanah perkebunan dan kehutanan
- Sengketa yang berkaitan dengan tanah-tanah PPN
- Sengketa akibat pelaksanaan UUPBH
- Sengketa akibat keputusan pengadilan
Pelaksanaan land reform menjadi terhambat karena system administrasi yang buruk, korupsi, manipulasi, dan oposisi dari pihak tuan rumah dan organisasi keagamaan. Meletusnya pemberontakan G30S/PKI mengakibatkan land reform mengalami kegagalan.
Konflik-konflik Horisontal Berlevel Nasional
Organisasi massa petani yang dikoordinir golongan kiri menuntut supaya pemerintah meredistribusi tanah secepat mungkin. Akibatnya, pelaksanaan program land reform yang telah menjadi program nasional menimbulkan konflik-konflik yang levelnya berskala nasional. Di banyak daerah, konflik-konflik tanah terus berlangsung oleh sebab yang sama yakni terlepasnya tanah-tanah dari petani kaya ke sejumlah petani kecil dan tak bertanah.
Petani Kecil Melawan Tuan Tanah
Program land reform menyebabkan persengketaan antara petani penggarap dan para tuan tanah yang sebagian besar adalah golongan agama yang kehidupannya relative kaya dengan pemilikan tanah-tanah luas. Walaupun berskala nasional namun cenderung bersifat internal, yaitu antara kelas petani kecil dan buruh tani yang mendapat dukungan kuat dari golongan kiri melawan kelas tuan tanah dan pengusaha perkebunan.
Penyelesaian Konflik
Beberapa upaya penyelesaian dilakukan pemerintahan Orde Baru, ketika Orba memasuki tampuk kekuasaan, di antaranya sebagai berikut :
1. Penghentian pelaksanaan land reform, yang dianggap sebagai sumber terjadinya konflik di pedesaan
2. Pembekuan UUPA
3. Penggantian kebijakan pembangunan pertanian
0 komentar:
Posting Komentar