Salah satu bagian terpenting pada sebuah master plan pengembangan e-Government di suatu negara biasanya membahas mengenai rencana pemerintah melaksanakan beberapa proyek e-Government untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Tentu saja karena adanya keterbatasan sumber daya, tidak semua proyek di dalam portofolio dapat dijalankan sekaligus pada waktu yang bersamaan. Pemerintah harus dapat memilah-milah proyek mana yang harus didahulukan (prioritas) dan proyek yang mana yang lebih baik dikembangkan belakangan.
Secara prinsip, berikut adalah urut-urutan dari proyek yang perlu didahulukan dan yang dapat ditunda, berdasarkan kuadran yang ada:
External & Government-Wide
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, aplikasi e-Government harus dimulai dari kebutuhan masyarakat yang ada (customer focused) sehingga mengutamakan sejumlah aplikasi yang stakeholder utamanya adalah masyarakat merupakan pilihan yang tepat. Artinya, jika proyek e-Government ini selesai, masyarakat langsung dapat melihat hasil dan manfaatnya (high visibility) secara langsung. Dipandang dari sisi ruang lingkup, prioritas aplikasi yang harus dikembangkan sangat baik jika yang melibatkan beberapa departemen sekaligus (lintas sektoral) karena proses-proses atau prosedur yang melibatkan beberapa institusi inilah yang kerap menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat sebagai pelanggan. Jika implementasinya berhasil, maka dampak manfaat yang terjadi akan sangat besar (high impact) sehingga secara signifikan dapat dirasakan oleh masyarakat. Contoh aplikasi e-Government pada kuadran ini misalnya: mengurus kehilangan pasport dan menggantinya dengan yang baru, mendirikan partai politikbaru, mendirikan perusahaan dan/atau yayasan baru, mengikuti proses tender pengadaan barang kebutuhan pemerintah, dan lain sebagainya.
External & Departemental
Prioritas kedua diberikan kepada aplikasi e-Government yang ditujukan kepada masyarakat sebagai pelanggan eksternal dan melingkupi wilayah satu departemen atau satu institusi saja. Walaupun dampak yang terjadi tidak sebesar jika dilakukan dengan ruang lingkup lintas sektoral, namun sekali lagi masyarakat dapat melihat manfaatnya secara langsung. Contoh dari aplikasi e-Government dalam kategori ini adalah: membayar pajak pribadi dan perusahaan ke kantor pajak, mengajukan permohonan kredit ke bank pemerintah, mengurus surat-surat perkawinan ke kantor catatan sipil, dan lain sebagainya.
Internal & Government-Wide
Tipe aplikasi selanjutnya di dalam skala prioritas adalah yang memiliki pelanggan dari kalangan pemerintah sendiri, namun sifatnya lintas sektoral. Manfaat yang diperoleh dari implementasi jenis aplikasi ini adalah meningkatnya kinerja komunikasi antar departemen atau lembaga-lembaga terkait sehingga yang terlibat akan dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam proses-proses semacam konsolidasi, kontrol internal dan inter-departemen, penyusunan kebijakan bersama, dan lain-lain. Walaupun keberhasilan implementasi aplikasi ini tidak secara langsung dapat terlihat oleh masyarakat, namun manfaat yang dapat dirasakan oleh kalangan pemerintahan cukup besar. Yang termasuk di dalam aplikasi ini adalah: konsolidasi laporan antar departemen dalam satu kementrian koordinator, tukar menukar data/informasi antar departemen, sistem penjenjangan karir dan mutasi pegawai negeri, dan lain-lain.
Internal & Departemental
Prioritas terendah ditujukan ke proyek-proyek yang sifatnya hanya dilakukan dan bermanfaat bagi sebuah departemen atau lembaga pemerintah saja. Hal ini disebabkan karena selain tidak terlihat secara langsung oleh masyarakat, manfaatnya pun hanya terbatas pada mereka yang berada pada departemen terkait. Manfaat terbesar yang biasa dilakukan adalah meningkatnya kinerja efisiensi aktivitas sehari-hari. Termasuk dalam aplikasi di kuadran ini adalah: proses otomatisasi sistem administrasi back-office, pembangunan jaringan komputer internal, pengembangan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi, dan lain-lain.
0 komentar:
Posting Komentar