PERILAKU POLITIK

Perilaku politik atau (Inggris:Politic Behaviour)adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik.Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik contohnya adalah:

• Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin
• Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol , mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lsm lembaga swadaya masyarakat
• Ikut serta dalam pesta politik
• Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas
• Berhak untuk menjadi pimpinan politik
• Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku

Jika konsep atau definisi pembangunan politik adalah sebuah kasus, kita perlu melihat secara sederhana untuk memberikan definisi yang real atau nyata terhadap apa yang dimaksud dengan pembangunan politik itu. Dalam mendefinisikan pembangunan politik, kita melihat tiga unsur secara sederhana ditemukan menurut Pye, yang pertama adalah menghubungkan pembangunan politik terhadap pembangunan sosial ekonomi. Dalam hal ini, pembangunan sosial ekonomi mempunyai kaitan yang erat dengan politik. Yang kedua, adalah kaitan antara pembangunan politik dengan organisasi dan struktur politik. Dalam hal ini kita melihat secara jelas bahwa organisasi politik dalam hal ini adalah pemerintah atau yang berkuasa mempunyai keterlibatan yang sangat erat dengan pembangunan politik yang mengacu atau mengarah kepada pembangunan bangsa dan negara, mulai dari birokrasi, pelayanan publik, sampai kepada struktur administratif. Dan yang ketiga adalah pembangunan politik yang dikaitkan dengan nilai-nilai dari politik. Maksudnya disini adalah bahwa pembangunan politik dilihat dari unsur-unsur, hakikat-hakikat, atau nilai-nilai dari politik itu sendiri. Seperti contoh pembangunan politik melalaui demokrasi, melalui pengerahan massa, melalui kekuasaan, dll.

Dari ketiga dasar definisi pembangunan politik diatas, saya berkesimpulan bahwa pembangunan politik adalah sebuah upaya meningkatkan nilai-nilai positif pada sebuah negara dalam berbagai aspek politik. Baik itu melalui sudut pandang sosial ekonomi yang menitik beratkan pembangunan politik yang merata, dalam hal ini ekonomi dan sosial melihat adanya kesejahteraan pada rakyat dan juga pemerintah. Kemudian dalam sebuah organisasi atau sturuktur politik, dimana dalam sudut pandang ini peran pemerintah terhadap rakyat sebagai yang diperintah, tidak semata-semata menguasai saja, tetapi juga melayani. Sehingga output yang dihasilkan dari pemerintah seluruhnya dapat memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap rakyat. Dan yang terakhir dari sudut pandang nilai-nilai politik dimana demokrasi sebagai contohnya, melihat pembangunan politik melalui hakikat-hakikat demokrasi yang dijalankan secara utuh di sebuah negara.

Sebagai studi kasus di indonesia saat ini, saya berkecenderungan melihat pembangunan politik melalui sudut pandang organisasi atau struktur politik. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peran yang sangat besar terhadap kualitas pelayanan publik. Jika peran pemerintah terhadap rakyat sebagai yang diperintah, tidak semata-semata menguasai saja, tetapi juga melayani. Pemerintah harus konsisten dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam hal ini Indonesia belum bisa menerapkan secara benar bagaimana birokrasi dijalankan. Di indonesia birokrasi kini dijadikan sebagai sebuah komoditas baru bagi aparat pemerintah dalam mencari uang di belakang meja. Sedikit-sedikit main uang bila ingin cepat, makin besar jumlahnya makin cepat birokrasi itu selesai. Dan hal ini belum bisa diantisipasi melalui sistem yang ada. Hal ini tentu berdampak besar terhadap rakyat yang dilayani oleh pemerintah. Rakyat bukan dilayani tetapi melayani. Hal tersebutlah yang mendorong adanya penurunan pembangunan politik di kalangan pemerintah dalam hal birokrasi contohnya. Baik dari sistem yang kurang bisa meminimalisir waktu dalam hal birokrasi, sehingga terkesan lama dan main uang bila ingin cepat. Kemudian dari sikap dan etika aparat pemerintah yang seharusnya melayani bukan ingin dilayani.